Bakal Prioritaskan Keluarga Miskin, Anak dari Kalangan Mampu Tak Lagi Terima MBG

JAKARTA (DPPR) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi mengalami perubahan besar. Setelah berjalan secara nasional dan menjangkau puluhan juta penerima manfaat, pemerintah kini tengah mempertimbangkan skema baru yang lebih terfokus pada kelompok yang membutuhkan.

Salah satu perubahan yang menjadi sorotan adalah rencana untuk tidak lagi memberikan manfaat MBG kepada anak-anak yang berasal dari keluarga mampu atau kaya.

Usulan tersebut disampaikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kepada Presiden Prabowo Subianto dan disebut mendapat respons positif.

Apabila diterapkan, kebijakan tersebut akan menjadi salah satu perubahan paling signifikan sejak program makan bergizi gratis diluncurkan pada awal pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan rencana refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat MBG kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam skema yang sedang dibahas, anak-anak dari keluarga yang tergolong mampu tidak lagi menjadi penerima manfaat program. Pemerintah ingin memastikan bantuan gizi negara lebih banyak dinikmati kelompok yang benar-benar membutuhkan.

"Iya, penerima manfaat. Maksudnya yang mampu, yang kaya nanti tidak dapat lagi," ujar Nanik singkat di Istana kepada wartawan.

Menurut Nanik, Presiden Prabowo menyambut baik usulan tersebut. Bahkan, ia menyebut kepala negara merasa senang dengan arah kebijakan yang dinilai dapat membuat program semakin tepat sasaran.

BGN juga dijadwalkan kembali menyampaikan laporan lanjutan kepada presiden pada Jumat (12/6/2026) untuk membahas lebih lanjut rencana tersebut.

Pernyataan itu langsung memicu perhatian publik karena selama ini MBG dikenal sebagai program yang menjangkau seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang ekonomi keluarga.

BGN menilai bahwa kebutuhan intervensi gizi tidak sama pada setiap kelompok masyarakat. Anak-anak dari keluarga mampu umumnya telah memiliki akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi di rumah sehingga dinilai tidak memerlukan bantuan yang sama dengan kelompok rentan.

Karena itu, pemerintah mempertimbangkan untuk mengalihkan fokus program kepada anak-anak yang berada di wilayah dengan tingkat kemiskinan, masalah gizi, atau kerentanan sosial yang lebih tinggi.

Nanik sebelumnya juga menjelaskan sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu kemungkinan tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG.

Sebaliknya, distribusi program akan diarahkan ke daerah-daerah yang membutuhkan dukungan gizi lebih besar agar manfaat anggaran negara dapat dirasakan secara optimal.

"Kami refocusing penerima manfaat. Rasanya tidak perlu ya sekolah-sekolah kaya. Ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus," kata Nanik, seusai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Ia menambahkan, sebagian alokasi program yang saat ini telah menjangkau sekitar 63 juta penerima manfaat berpotensi dialihkan ke daerah yang dinilai lebih membutuhkan intervensi gizi.

Anggaran Besar Jadi Pertimbangan

Rencana penyesuaian sasaran penerima manfaat juga berkaitan dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan program makan bergizi gratis.

MBG merupakan salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Dengan target puluhan juta penerima manfaat, kebutuhan pendanaannya mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun dan menjadi salah satu komponen belanja terbesar pemerintah.

Besarnya anggaran tersebut membuat pemerintah harus memastikan setiap dana yang dialokasikan memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama kelompok rentan.

Melalui penajaman sasaran, pemerintah berharap manfaat program tidak hanya lebih tepat sasaran, tetapi juga lebih efektif dalam menekan angka kekurangan gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Meski arah kebijakan sudah mulai terlihat, pemerintah belum menetapkan keputusan final terkait perubahan skema MBG. Saat ini, evaluasi menyeluruh masih dilakukan terhadap tata kelola dan efektivitas pelaksanaan program.

Kajian tersebut mencakup penggunaan anggaran, sistem distribusi, hingga mekanisme penentuan penerima manfaat. Pemerintah juga masih menyiapkan aturan teknis sebagai dasar pelaksanaan apabila skema baru diterapkan.

Langkah evaluasi ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis sekaligus memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan kelompok sasaran. (MNA/SP)