Provinsi Riau
Kegiatan di APBD-Perubahan Riau 2026 Bisa Dimulai Dilaksanakan Dua Pekan Lagi
Sekdaprov Riau sebut salah satu fokus utama dalam APBD-P adalah mengupayakan pembayaran utang. Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal (SPM). DISKOMINFOTIK RIAU/FS
RIAU (DPPR) - Pemprov Riau menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) mulai dilaksanakan dalam satu hingga dua pekan ke depan. Pelaksanaannya menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Mudah-mudahan APBD Perubahan ini disetujui oleh Kemendagri dan setelah itu sudah bisa dilaksanakan. Nanti kami upayakan dalam satu pekan atau paling lama dua pekan ke depan APBD Perubahan sudah bisa dijalankan," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi usai Forum Group Discussion (FGD) Penyempurnaam Ranperdan dan Rapergub APBD-P di Kantor Gubernur, Senin (19/10/2026).
Baca Juga : Mencemaskan, Dinas Kesehatan Sebut Sudah 35.910 Warga Riau Terserang ISPA Akibat Karhutla
Salah satu fokus utama dalam APBD-P adalah mengupayakan pembayaran utang. Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal (SPM).
"Pemenuhan standar pelayanan minimal menjadi perhatian penting agar pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Sektor kesehatan dan pendidikan termasuk di antara prioritas yang harus dipenuhi," ucap Syahrial Abdi.
Selain itu, Pemprov Riau juga memprioritaskan penanganan bencana serta pelaksanaan sejumlah kewajiban pemerintah daerah yang diamanatkan pemerintah pusat.
Di sektor infrastruktur, keterbatasan anggaran membuat pemprov belum dapat merealisasikan banyak program pembangunan baru. Karena itu, perhatian akan diarahkan pada pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada sekaligus mencari solusi terhadap berbagai persoalan.
"Untuk infrastruktur, kami mungkin harus mengakui belum bisa membuat sesuatu yang baru. Namun, Plt Gubernur juga memiliki perhatian terhadap pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur serta mencari solusi atas berbagai persoalan, termasuk kemacetan. Hal-hal tersebut yang mungkin akan diprioritaskan," tutupnya. (MNA/SP)
