Kronik Dunia Pendidikan di Kepulauan Meranti

Awal abad ke-20 menjadi babak baru bagi Hindia Belanda. Pemerintah kolonial di bawah Ratu Wilhelmina meluncurkan kebijakan Politik Etis—sebuah langkah yang konon lahir dari “utang kehormatan” Belanda kepada rakyat jajahannya. Kritik keras datang dari seorang politikus sekaligus advokat, C. Th. Van Deventer, melalui artikelnya yang terkenal, Een Eereschuld (Utang Kehormatan). Dari sinilah lahir gagasan tiga pilar: edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

Meski disebut-sebut sebagai niat mulia, realitasnya tetap dipagari oleh garis keturunan dan kelas sosial. Pendidikan modern memang dibuka, tapi hanya untuk anak pejabat kolonial dan bangsawan. Anak-anak pribumi kebanyakan hanya kebagian remah: sekolah rendah untuk tenaga rendahan, sekadar memenuhi kebutuhan birokrasi kolonial.

Catatan Koloniaal Verslag tahun 1880 menyebutkan hanya ada tiga sekolah pribumi di Keresidenan Riau—di Bengkalis, Tanjung Pinang, dan Lingga. Jumlah muridnya pun sangat terbatas: 44 orang di Bengkalis, sementara Tanjung Pinang dan Lingga hanya 109 orang.

Jejak Pay Bun School di Selatpanjang

Tahun 1916, di Selatpanjang berdiri sebuah sekolah Cina bernama Pay Bun School, berlokasi di Jalan Merdeka, di tempat yang kini berdiri Kantor Satpol PP Kepulauan Meranti. Sekolah ini dibangun oleh komunitas Tionghoa setempat, dengan tujuan sederhana namun visioner: mendidik anak-anak mereka agar melek pendidikan modern.

Kurikulum disusun sendiri dengan restu pemerintah kolonial, sementara guru-gurunya didatangkan dari Singapura, Medan, dan Bengkalis. Salah satu pengajar yang terkenal adalah Sensei Lam Shin To. Pay Bun School tidak punya agenda politik. Ia murni menjadi ruang belajar, tempat anak-anak Tionghoa mengenal pengetahuan baru dengan bahasa pengantar Mandarin dan Inggris.

Salah satu muridnya tercatat bernama Lim Kim Tuan, lahir di Fujian tahun 1913, masuk sekolah sekitar 1919, dan tamat pada 1926 sebelum akhirnya berkarier sebagai pedagang di Selatpanjang.

Sekolah ini berjalan lancar hingga 1965. Namun situasi politik pasca-G30S membuat banyak lembaga pendidikan berafiliasi Tionghoa ditutup. Gedung megah Pay Bun School dinasionalisasi dan dipecah menjadi beberapa SD negeri: SD II, IV, VI, VII, dan XII, plus Kantor Pendidikan Kecamatan Tebing Tinggi. Bayangkan, satu kompleks sekolah mampu menampung lima sekolah negeri sekaligus, lengkap dengan aula dan halaman luas.

Pada awal 1970-an, murid keturunan Tionghoa masih bersekolah di SD VII dan XII. Bahkan guru-guru eks Pay Bun School masih mengajar hingga akhir 1970-an, sebelum pemerintah menerapkan program asimilasi murid. Penulis sendiri sempat merasakan belajar di sana hingga kelas IV.

Volkschool Banto

Selain Pay Bun School, sejarah pendidikan Meranti juga mencatat berdirinya Sekolah Desa (Volkschool) di Banto, kini ibukota Kecamatan Rangsang Barat. Didirikan tahun 1929 oleh para pemuka masyarakat (landschaf), sekolah ini menggunakan kurikulum pemerintah kolonial dengan metode ceramah dan tanya jawab. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu.

Volkschool Banto menjadi oase intelektual di Pulau Rangsang. Dari sana lahir cerdik pandai yang kelak menjadi pemimpin masyarakat. Sayangnya, bangunan fisiknya kini sudah lenyap. Sekolah masih menerima murid hingga 1980, sebelum akhirnya ditutup karena rusak parah. Para siswa kemudian dipindahkan ke SD Inpres Bantar.

Nama-nama kepala sekolahnya masih tercatat: mulai dari Sutan Subado (1929) hingga Hamzah Dam (1966). Sebuah daftar panjang yang menyimpan jejak dedikasi.

Taman Siswa Selatpanjang

Tonggak penting lain adalah berdirinya Perguruan Taman Siswa di Selatpanjang pada 1932, diprakarsai oleh Raden Mas Suryo, seorang Mantri Kesehatan. Ini adalah satu-satunya Taman Siswa di Riau, bagian dari jaringan besar pendidikan nasional yang dirintis Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta.

Sekolah ini mengusung semangat kebangsaan. Di dalam kelas, murid-murid tidak hanya belajar ilmu umum, tetapi juga sejarah perjuangan melawan penjajah. Guru-gurunya antara lain Sukardi, Sayuti Siswahadipranoto, Syamsi Arya, Abdullah Budang, Abdul Muluk, D. Sundowo, hingga Marah Halim Harahap.

Sayang, pada 1942 Jepang menutup sekolah ini karena dianggap berbahaya. Gedungnya kemudian dipakai untuk SMP Swasta, lalu dijadikan SMP Negeri 1 Selatpanjang pada 1956.

Namun warisan Taman Siswa tidak berhenti di situ. Dari sekolah ini lahir dua tokoh besar: Arifin Ahmad (kelak Gubernur Riau) dan Marah Halim Harahap (Gubernur Sumatera Utara, pencetus turnamen sepakbola internasional Marah Halim Cup). Dua “Harimau Sumatera” ini lahir dari rahim pendidikan kebangsaan Selatpanjang.

Sekolah Tarbiyah Islamiyyah

Tak kalah penting, pada 1937 masyarakat dan alim ulama mendirikan sekolah Tarbiyah Islamiyyah. Tujuannya sederhana: memperdalam pendidikan agama Islam. Kurikulum dirancang sendiri sesuai kebutuhan umat, dan salah satu gurunya yang dikenal adalah H.M. Yunus Nasution.

Konon, sekolah ini punya hubungan erat dengan pesantren di Canduang, Sumatera Barat. Namun, sama seperti Taman Siswa, sekolah ini ditutup Jepang pada 1942.

Warisan yang Tak Boleh Hilang

Kini, hampir semua sekolah pelopor itu tinggal nama. Gedung-gedungnya lenyap, hanya tersisa cerita dan ingatan kolektif masyarakat. Namun semangat mereka—para pelopor pendidikan di Selatpanjang dan Rangsang tetap hidup. Dari ruang-ruang kelas sederhana, lahirlah generasi yang membawa Meranti ke panggung sejarah.

Warisan mereka adalah pengingat, bahwa pendidikan selalu lahir dari kegigihan. Bahwa secuil tekad bisa menyalakan obor peradaban, bahkan di tanah pesisir yang jauh dari pusat kekuasaan kolonial.***

Irvan Nasir, Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan di Riau.