Warisan Senyap Kolonialisme dalam Pendidikan Kita

DI BALIK jargon “Politik Etis” yang sering dipuji sebagai bentuk kesadaran moral Belanda atas “utang kehormatan” terhadap Hindia Timur, tersimpan ironi besar. Politik yang konon lahir dari rasa tanggung jawab itu ternyata tidak benar-benar dimaksudkan untuk menebus dosa kolonialisme, melainkan untuk menyelamatkan kolonialisme dari kehancurannya. Dan senjata paling halus yang digunakan bukan lagi meriam atau cambuk, melainkan pendidikan.

Dalam buku klasiknya 'The Emergence of the Modern Indonesian Elite', sejarawan Robert van Niel menelusuri bagaimana Belanda membangun sistem pendidikan yang secara sadar dirancang berlapis dan diskriminatif. Ia menyebutnya sebagai sistem “kelas satu” dan “kelas dua”; dua wajah pendidikan kolonial yang membentuk watak sosial Hindia Belanda sekaligus mewariskan pola pikir yang masih terasa hingga hari ini.

Kelahiran Sistem Dua Kelas

Ketika abad ke-19 memasuki penghujungnya, Belanda mulai menyadari bahwa mereka tidak mungkin mengendalikan wilayah seluas Hindia tanpa bantuan tenaga administrasi dari kalangan pribumi. Maka muncul gagasan untuk “mendidik” pribumi, tapi tentu dengan batas-batas yang ketat.

Anak-anak bangsawan lokal, keluarga bupati, atau kalangan priyayi diberi akses ke Sekolah Kelas Satu (First-Class Schools). Sedangkan anak-anak rakyat biasa, buruh, dan petani, hanya boleh belajar di Sekolah Kelas Dua (Second-Class Schools). Tujuannya jelas: mencetak dua jenis manusia pribumi; satu untuk memerintah (Sekolah Kelas Satu: Mendidik Penghubung, Bukan Pemimpin)

Sekolah kelas satu dirancang sebagai tempat mencetak inlander yang “berbudaya Eropa”. Bahasa pengantar adalah bahasa Belanda; para pengajarnya sebagian orang Eropa; pelajarannya menekankan tata bahasa, logika, dan kedisiplinan administrasi.

Van Niel mencatat bahwa sekolah jenis ini banyak berdiri di pusat-pusat administratif Jawa seperti Yogyakarta, Surakarta, dan Batavia. Lulusan terbaiknya bisa melanjutkan ke sekolah menengah seperti MULO atau AMS — lalu menjadi guru, juru tulis, atau pegawai pemerintahan kolonial.

Namun, penting dicatat: pendidikan itu tidak membebaskan, melainkan menjinakkan. Anak-anak priyayi yang cerdas diarahkan untuk mengabdi pada struktur kolonial, bukan menggugatnya. Mereka dididik agar “modern” dalam pikiran, tapi tetap tunduk dalam sistem.

Inilah kelompok yang oleh van Niel disebut sebagai “intermediary class” — lapisan perantara antara penjajah dan rakyat. Mereka fasih berbahasa Belanda, berbusana Eropa, bahkan mengadopsi cara berpikir Barat. Tetapi di mata Belanda, mereka tetap inlander; dan di mata rakyatnya sendiri, mereka bukan lagi bagian dari dunia yang sama.

Sekolah Kelas Dua: Sekolah untuk Ketaatan

Sementara itu, sekolah kelas dua didirikan bagi rakyat biasa. Bahasa pengantarnya bukan Belanda, melainkan Melayu atau bahasa daerah. Materinya sangat sederhana: membaca, menulis, berhitung, dan sedikit pelajaran agama atau moral.

Guru-gurunya pun berasal dari kalangan pribumi dengan pendidikan terbatas. Muridnya duduk di bangku bambu, belajar di ruang terbuka, dan sering kali harus berhenti sekolah lebih cepat karena membantu orang tua di ladang.

Tujuan utamanya bukan mencerdaskan, tapi mendisiplinkan. Mereka tidak disiapkan untuk berpikir, tetapi untuk mematuhi. Van Niel menulis bahwa sekolah kelas dua adalah bentuk “pendidikan minimum” agar rakyat tetap produktif namun tidak berani bermimpi lebih tinggi.

Dengan demikian, sistem dua kelas itu menjadi alat politik sosial. Ia memastikan bahwa mobilitas vertikal di masyarakat Hindia hanya bisa terjadi bagi segelintir orang; mereka yang dipilih, diseleksi, dan diukur oleh kolonialisme.

Lahirnya Elit Modern dan Dilema Kebangsaan

Ironisnya, dari sistem yang timpang inilah muncul cikal bakal kaum terpelajar Indonesia modern. Tokoh-tokoh seperti Soetomo, Ki Hajar Dewantara, dan Semaun semuanya pernah bersentuhan dengan sekolah kelas satu atau turunannya.

Mereka adalah “anak-anak kolonialisme” yang kemudian memberontak terhadap sistem yang melahirkannya. Mereka belajar logika Barat untuk menentang Barat; mereka memanfaatkan alfabet Belanda untuk menulis tentang kemerdekaan.

Namun, warisan paradoks itu tetap hidup. Seperti kata van Niel, mereka adalah Both the children and the critics of the Dutch colonial system.

Mereka lahir dari pendidikan yang elitis, tapi menginginkan masyarakat yang egaliter. Mereka cerdas, tapi juga membawa jejak trauma sosial dari struktur yang mendidik mereka untuk menjadi penghubung, bukan pemimpin sejati.

Bayangannya di Sekolah Republik

Delapan puluh tahun setelah Indonesia merdeka, sistem dua kelas itu belum benar-benar hilang. Ia berganti rupa, tetapi logikanya tetap sama. Kini kita mengenalnya dalam bentuk: sekolah unggulan dan sekolah biasa, universitas negeri favorit dan kampus pinggiran, atau bahkan kelas internasional dan kelas reguler di sekolah yang sama.

Kita membanggakan “pemerataan akses pendidikan”, tetapi kenyataannya masih banyak anak yang tertinggal karena lahir di tempat yang salah. Dalam bahasa van Niel, educational apartheid itu masih hidup, hanya saja kini dikemas dalam bahasa modern.

Bahkan cara berpikir kita tentang pendidikan pun masih kolonial: mengejar sertifikat, bukan ilmu; memuja nilai, bukan karakter; mengajarkan kepatuhan, bukan keberanian berpikir. Sekolah kita masih terlalu sering mencetak pegawai, bukan pencipta.

Kita menyebutnya “sekolah modern”, padahal di banyak hal, ia masih merupakan perpanjangan dari sekolah kelas satu dan kelas dua — hanya lebih rapi, lebih sopan, dan lebih mahal.

Menjemput Pendidikan yang Membebaskan

Untuk keluar dari warisan senyap itu, kita perlu melakukan dekonstruksi mental kolonial dalam pendidikan. Bukan sekadar mengganti kurikulum, tapi membongkar paradigma yang sudah berkarat selama ratusan tahun.

Kita perlu kembali pada semangat Ki Hajar Dewantara: bahwa pendidikan sejati adalah proses memerdekakan manusia dari segala bentuk ketakutan dan penindasan. Guru bukan pengawas nilai, melainkan penuntun jiwa. Sekolah bukan menara gading, tapi taman tempat manusia tumbuh sesuai kodratnya.

Pendidikan yang membebaskan tidak menanyakan “berapa nilaimu”, tapi “apa maknamu bagi hidup dan bangsamu.” Ia tidak menyiapkan anak-anak untuk menjadi pegawai, tetapi untuk menjadi manusia yang merdeka, berpikir, dan berani mencipta.

Hantu yang Belum Pergi

 

Robert van Niel menulis tentang pendidikan kolonial sebagai sistem yang membentuk modern Indonesian elite. Tapi mungkin tanpa ia sadari, ia juga sedang menggambarkan bayang panjang yang terus hidup di sekolah-sekolah republik.

Belanda memang sudah lama pergi, tetapi sekolahnya masih tinggal.

Ia hidup dalam cara kita mengajar, menilai, dan memuja ijazah. Dan selama pendidikan masih menjadi alat penyaring, bukan pembebas; maka kita sesungguhnya masih terjajah, bukan oleh Belanda, melainkan oleh warisannya sendiri. ***

Irvan Nasir adaah saah seorang pemerhati masalah sosial dan pendidikan di Riau.