Selamat Hari Pendidikan Nasional: Saatnya Jujur, Serius, dan Berani Menata Ulang

PEKANBARU (DPPR) - Pendidikan adalah tulang punggung kemajuan bangsa. Tetapi bagaimana mungkin bangsa ini ingin maju, jika tulang punggungnya sendiri tidak pernah ditegakkan dengan benar? Kita telah lama terjebak dalam pusaran kebijakan populis yang manis di telinga, namun pahit dalam kenyataan. Pendidikan gratis yang didengungkan dalam masa kampanye politik, nyatanya tidak pernah benar-benar gratis—karena tidak ada yang benar-benar gratis dalam membangun kualitas.

Logika Sederhana: Pendidikan Berkualitas Itu Butuh Biaya

Mari kita bicara logika. Untuk menghasilkan anak-anak yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi dunia global, kita butuh guru yang hebat, ruang kelas yang layak, alat peraga yang modern, serta pelatihan yang berkelanjutan. Semua itu tidak bisa hadir dari janji kosong tanpa dukungan anggaran yang memadai.

Sayangnya, setelah pemilu usai dan para elite duduk di kursi empuk kekuasaan, janji tinggal janji. Anggaran tidak pernah cukup, pembangunan sarana terseok-seok, dan kualitas guru terbengkalai. Akibatnya, yang disebut “pendidikan gratis” justru menjadi pendidikan kekurangan. Dan ketika rakyat ingin berkontribusi, mereka terkunci oleh janji politik yang sudah telanjur dilontarkan. Maka lahirlah generasi yang belajar di tengah keterbatasan, dengan semangat yang makin luntur.

HAM yang Disalahpahami: Guru Takut, Anak Terlena

Hari ini, banyak guru kehilangan wibawa. Mereka enggan menegakkan disiplin, takut dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal, mendidik dengan ketegasan adalah bagian dari cinta. Kita lupa bahwa HAM juga harus berjalan seiring dengan tanggung jawab dan etika. Bila guru terus dibungkam oleh tafsir sempit atas HAM, maka kita bukan sedang melindungi anak, melainkan sedang membiarkan mereka tumbuh liar tanpa kendali.

Krisis Moral dan Meritokrasi: Saat ‘Orang Dalam’ dan Ijazah Palsu Jadi Jalan Pintas

Lebih menyedihkan lagi, ketika ijazah, gelar, dan kemampuan tidak lagi dihargai. Orang tua mengorbankan waktu dan biaya untuk menyekolahkan anak hingga S1, S2, bahkan S3. Namun pada akhirnya, mereka melihat kenyataan pahit: pekerjaan bukan lagi milik yang kompeten, tapi milik yang punya "akses."

Lebih parah lagi, hari ini kita menyaksikan fenomena maraknya ijazah palsu dan ijazah yang diperjuangkan bukan dengan belajar, tetapi dengan membeli. Dan yang paling menyayat hati, hal itu terjadi justru di kalangan yang duduk di kursi strategis, di lembaga-lembaga tinggi negara. Ketika anak-anak bangsa melihat bahwa gelar bisa dibeli dan integritas bisa diabaikan, maka semangat belajar pun runtuh. Mereka mulai bertanya, “Untuk apa belajar susah payah, kalau yang instan lebih diutamakan?”

Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi perusakan sistem pendidikan dari dalam. Jika bangsa ini terus memelihara budaya manipulatif semacam ini, maka kita sedang membangun masa depan di atas kebohongan.

Saatnya Serius: Kelola Pendidikan dengan Hati dan Akal

Solusi bukan sekadar dana besar, tapi juga manajemen yang tulus, transparan, dan cerdas. Sudah saatnya Indonesia menerapkan subsidi silang secara serius dan sistematis. Mereka yang mampu secara ekonomi harus diberikan ruang untuk berkontribusi lebih dalam sistem pendidikan, agar subsidi negara bisa benar-benar fokus kepada yang membutuhkan. Ini bukan menyalahi prinsip keadilan, justru inilah bentuk keadilan yang sejati: yang kuat membantu yang lemah.

Ajakan untuk Bangkit

Pendidikan tidak boleh lagi menjadi panggung janji-janji manis. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama—pemerintah, masyarakat, guru, dan orang tua. Mari kita kembalikan marwah pendidikan sebagai gerakan kebangsaan, bukan sekadar proyek tahunan. Guru harus dikembalikan wibawanya, anak-anak harus dibimbing dengan cinta dan disiplin, masyarakat harus terlibat aktif, dan negara harus hadir dengan penuh tanggung jawab.

Kesimpulan: Waktunya Berani dan Jujur

Kalau kita ingin Indonesia besar, maka kita harus mulai dari langkah yang jujur dan berani dalam membenahi pendidikan. Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam sistem yang timpang, rapuh, dan tanpa arah. Mari kita bangun masa depan dengan pijakan yang kokoh: pendidikan yang berkualitas, adil, dan bermartabat.

Ada ungkapan pendiri bangs ini, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang memuliakan gurunya, membela ilmunya, dan menata masa depannya dengan hati yang jernih serta akal yang sehat,’’. Selain itu, juga ada ungkapan "Pendidikan bukan sekadar hak, tapi medan juang—tempat ditempanya jiwa-jiwa tangguh, lahirnya para pahlawan sejati, yang rela berdarah demi kebenaran, bukan mencari jalan pintas demi kedudukan.". ***

Drs Jasman Jaiman, MEd, Ketua Yayasan Riau Global Terpadu. Pensiunan Widyaiswara LPMP Riau Pemerhati Pendidikan.