Dewandik Riau Minta Disdik Tutup Anabel, Prof Junaidi: Kalau Disdik Dipaksa, Ini Jadi Preseden Buruk

RIAU (DPPR) – Jadual Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri TP 2026/2027 telah berakhir. Kini, beberapa sekolah tengah melaksanakan MPLS kepada siswa baru. Begitu pula untuk proses pembelajaran akan segera dimulai. Meski demikian, Dewan Pendidikan (Dewandik) Provinsi Riau masih memantau adanya aktifitas orangtua, lembaga dan organisasi yang tetap ingin memasukan anaknya di sekolah negeri.

Ketua Dewandik Riau Prof Dr Junaidi SS Mhum, PhD kepada media menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Ombudsman Riau dan BPMP Riau.  BPMP adalah Balai Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di daerah yang bertugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat.

‘’Tahun ini SPMB sudah dijalani dengan baik oleh Disdik Riau. Tidak hanya di Kota Pekanbaru dan Dumai yang memiliki jumlah peminat yang optimal, juga dibeberapa daerah lainya. Ini jangan dicederai dengan adanya oknum tertentu yang masih memaksakan kehendak. Prinsip transparan, akuntabel, dan berkeadilan sudah bisa terlaksana, jangan karena keinginan beberapa pihak, lalu kita cederai apa yang sudah dijalankan selama tahapan SPMB ini,’’ katanya.

Lebih jauh, dia juga menyebut Pemprov Riau juga sudah mewanti-wanti jangan sampai proses ini dilanggar dengan cara-cara yang tidak baik. Bahkan beberapa waktu lalu, Plt Gubri SF Hariyanto menyebut jangan sampai ada Kepala Sekolah dan Komite ‘’bermain’’. Bahkan Pemprov juga memantau dan siap memberikan sanksi jika hal itu dilanggar juga.

Dalam pada itu, sikap yang keras terus ditunjukan oleh Ombudsman Riau dan BPMP Riau. Bahkan, jika ada yang ingin coba untuk memaksakan kehendak, maka BPMP siap memblokir dan anak yang akan dimasukan dengan jalur belakang (Anabel) ini dan tidak akan mendapatkan nomor Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

‘’Sudah berkali-kali kita sampaikan, proses SPMB ini sudah berjalan lebih baik tahun ini. Kami mewakili pemerintah pusat di daerah, memiliki kewenangan untuk itu. Dinas Pendidikan pada dasarnya mengikuti aturan yang sudah dibuat Kemendikdasmen. Jangan dipaksa-paksa, karena kami yang sudah mengunci Dapodik. Apa ndak malu anak-anak ini masuk belakang? Ini kan orangtua yang berkeinginan. Sementara yang lain ikut aturan seleksi yang ada,’’ sebut Ketua BPMP Riau Dr Nilam Suri.

Sesuai Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.131/II/2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2026/2027, maka Dewan Pendidikan Riau juga akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Riau dan Dinas Pendidikan Riau.

‘’Siswa yang diterima di SMA/SMK Negeri sudah mencapai 70.616 murid. Angka ini akan menjadi pedoman juga bagi Pemprov Riau untuk mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS daerah, begitu juga untuk BOS nasional. Jadi kalau dipaksa-paksa masuk jalur belakang, akan jadi preseden buruk bagi anak nantinya. Ketika dia tidak bisa mendapatkan Dana BOS Nasional dan Daerah. Padahal pemerintah sudah menyiapkan SPMB Afirmasi sekolah swasta. Jumlah cukup banyak, dan juga mendapatkan bantuan dana pendidikan,’’ sebut Prof Junaidi lagi.

Lebih jauh, Rektor Unilak ini mengatakan pihaknya terus melakukan monev ke berbagai sekolah, bukan hanya soal SPMB tetapi juga proses Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang merupakan kegiatan wajib di awal tahun ajaran baru untuk mengenalkan siswa baru pada lingkungan, fasilitas, dan budaya sekolah.

‘’Ini sudah ditegaskan Plt Gubri, jangan ada perpeloncoan. Beri awal yang baik bagi sekolah, perbanyak edukasi. Sebahagian besar sekolah sudah melakukan ini. Kami juga akan memberikan masukan dan hasil evaluasi kepada Pemprov Riau,’’ tambah pengurus LAM Riau ini. (HFS/SP)