Cegah Dampak LGBT, DPRD Pekanbaru Minta Edukasi Diperkuat di Sekolah

PEKANBARU (DPPR) - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin, mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang mulai menjalankan berbagai upaya pencegahan terhadap perilaku LGBT melalui pembinaan, penyuluhan, hingga penertiban di lapangan.

Menurut Tekad, persoalan LGBT di Kota Pekanbaru saat ini sudah menjadi perhatian bersama sehingga diperlukan langkah yang terukur dan melibatkan berbagai pihak. Karena itu, ia mengapresiasi komitmen Pemko Pekanbaru dalam melakukan pencegahan melalui pendekatan edukatif maupun penegakan aturan.

"LGBT memang sudah sangat memprihatinkan di Kota Pekanbaru. Kami mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemko dalam melakukan pencegahan melalui pembinaan, edukasi, maupun penertiban," ujar Tekad, Jum'at (10/7/2026).

Ia menilai, edukasi mengenai bahaya dan dampak perilaku LGBT perlu diperkuat sejak dini, terutama di lingkungan pendidikan.

Menurutnya lagi, sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) menjadi tempat yang tepat untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda agar tidak terpengaruh oleh perilaku menyimpang.

"Edukasi mengenai bahaya dan dampak LGBT harus diterapkan di dunia pendidikan, terutama di tingkat SD dan SMP. Pencegahan sejak dini sangat penting agar anak-anak memiliki pemahaman yang benar," katanya.

Selain itu, Tekad juga mendorong Pemko Pekanbaru menyediakan layanan konseling gratis bagi masyarakat dengan melibatkan tenaga profesional, seperti psikolog maupun konselor, sebagai bentuk pendampingan terhadap individu maupun keluarga yang membutuhkan.

"Pemko juga hendaknya memberikan layanan konseling gratis dengan melibatkan pihak-pihak profesional. Pendekatan seperti ini penting agar upaya pencegahan tidak hanya mengedepankan penertiban, tetapi juga pembinaan dan pendampingan," ucapnya.

Meski mendukung langkah pemerintah, Tekad mengingatkan agar seluruh program yang dijalankan tetap dilakukan secara bijaksana dan tidak memicu gesekan di tengah masyarakat.

"Dan yang paling penting, upaya-upaya ini jangan sampai menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Semua pihak harus mengedepankan pendekatan yang humanis, edukatif, dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku," sebutnya. (MNA/SP)