Pelajar SMA dan SMK Disiapkan, Pemprov Riau Buka Peluang Kerjasama Pendidikan di Jepang

RIAU (DPPR) – Kabar baik bagi satuan pendidikan. Pemerintah Provinsi Riau didorong memperkuat kerja sama dengan Jepang, khususnya dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan dan investasi.

Salah satu fokusnya adalah menyiapkan generasi muda Riau agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja Jepang.

Dorongan itu disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat dalam pertemuan BKSAP DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Politik Kedutaan Besar Jepang Tanaka Motoyasu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi serta perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Syahrul mengatakan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia menjadi salah satu kunci agar masyarakat Riau dapat memanfaatkan peluang pendidikan, magang maupun pekerjaan di Jepang.

"Yang perlu kita siapkan sejak sekarang adalah sumber daya manusia Riau. Anak-anak kita harus dibekali keterampilan dan kemampuan Bahasa Jepang agar ketika ada peluang pendidikan, magang maupun pekerjaan di Jepang, mereka sudah siap," ujar Syahrul.

Menurutnya, pembelajaran Bahasa Jepang dapat diperkuat sejak jenjang SMA dan SMK.

"Kalau pembelajaran Bahasa Jepang sudah dimulai sejak SMA atau SMK, proses persiapan tenaga kerja akan menjadi lebih terarah. Kita tidak hanya menyiapkan tenaga kerja, tetapi juga membangun kompetensi mereka sesuai kebutuhan dunia kerja," katanya.

Peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jepang memang menjadi salah satu perhatian pemerintah.

Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya menyebut sektor seperti otomotif, transportasi, konstruksi, pertanian dan caregiving masih memiliki peluang bagi tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri Jepang.

Selain pendidikan, Syahrul juga mendorong penjajakan kerja sama program magang dan penempatan tenaga kerja asal Riau di Jepang.

Dia menyebut kerja sama tersebut dapat ditempuh melalui skema Government to Government (G2G). Namun, apabila mekanisme tersebut belum dapat berjalan secara langsung, peluang kerja sama melalui Business to Business (B2B) juga dapat dijajaki.

"Kalau skema G2G belum bisa berjalan secara langsung, kita bisa melihat peluang melalui B2B dengan melibatkan perusahaan atau lembaga yang memiliki kompetensi. Yang terpenting, ada jalur yang jelas bagi anak-anak Riau untuk mendapatkan pelatihan, magang dan kesempatan kerja," jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Jepang menyampaikan adanya kebutuhan tenaga kerja asing dalam jumlah besar. Kondisi itu dinilai membuka peluang bagi tenaga kerja Indonesia, termasuk dari Riau.

Syahrul juga menyinggung pentingnya memperkuat Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Riau agar calon tenaga kerja tidak harus keluar daerah untuk memperoleh pelatihan.

"LPK menjadi salah satu bagian penting. Kalau kita ingin mempersiapkan tenaga kerja Riau untuk pasar Jepang, tentu fasilitas pelatihannya juga harus diperkuat sehingga masyarakat tidak perlu keluar daerah hanya untuk mendapatkan pelatihan," katanya.

Kerja sama Riau-Jepang tidak hanya diarahkan pada sektor pendidikan dan ketenagakerjaan.

Syahrul juga menawarkan peluang investasi Jepang di sektor hilirisasi kelapa.

Menurutnya, Riau memiliki potensi kelapa yang dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah dengan dukungan teknologi Jepang.

"Riau memiliki potensi kelapa yang besar. Jangan hanya melihat kelapa sebagai komoditas mentah, tetapi bagaimana teknologi Jepang dapat dimanfaatkan untuk mendorong hilirisasi, termasuk mengolah sabut dan tempurung menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi," ungkapnya.

Dengan demikian, kerja sama yang dijajaki tidak hanya berkaitan dengan pengiriman tenaga kerja, tetapi juga membuka peluang masuknya investasi dan teknologi Jepang ke Riau.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan telah mulai menyiapkan program pembelajaran Bahasa Jepang melalui kerja sama dengan Japan Foundation.

Program tersebut dirancang bertahap mulai dari kelas X hingga kelas XII SMA. Selain meningkatkan kemampuan Bahasa Jepang, program itu juga diarahkan untuk memetakan siswa yang berpotensi melanjutkan pendidikan, mengikuti program magang maupun bekerja di Jepang.

Syahrul berharap pertemuan BKSAP, Pemprov Riau dan pihak Jepang tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan program konkret yang dapat dirasakan masyarakat.

"Kerja sama ini diharapkan tidak berhenti pada pertemuan, tetapi dapat ditindaklanjuti dalam bentuk program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Riau," terang Syahrul.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari diplomasi parlemen yang diarahkan pada penguatan kerja sama daerah dengan mitra internasional.

BKSAP sebelumnya juga menekankan bahwa diplomasi parlemen perlu memberikan manfaat yang lebih konkret bagi masyarakat di daerah. (MNA/SP)