Provinsi Riau
Disdik Riau dan BRK Syariah Bahas Dana BOS Daerah dan Implementasi One Student One Account
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau H Erisman Yahya menghadiri rapat bersama Bankriaukepri Syariah (BRKS) dalam rangka membahas perpanjangan kerja sama pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) serta percepatan implementasi program One Student One Account HUMAS DISDIK RIAU/FS
RIAU (DPPR) – Tajaan koordinasi terus dilakukan Pemprov Riau dalam bidang pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau H Erisman Yahya menghadiri rapat bersama Bankriaukepri Syariah (BRKS) dalam rangka membahas perpanjangan kerja sama pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) serta percepatan implementasi program One Student One Account, Jumat (17/10/2026)
Rapat tersebut turut dihadiri Divisi Dana dan Jasa BRKS, tim perwakilan BRKS, serta perwakilan masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
Baca Juga : Menaker Yassierli Minta Peserta Pelatihan Vokasi Bangun Portofolio, Bukan Sekadar Sertifikat
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman menyampaikan bahwa berbagai wacana terkait perubahan kebijakan penggajian guru PPPK.
‘’Perlu menjadi perhatian bersama, termasuk rencana pengalihan pembiayaan gaji ke APBN mulai tahun 2027,’’ ujarnya.
Baca Juga : Mencemaskan, Dinas Kesehatan Sebut Sudah 35.910 Warga Riau Terserang ISPA Akibat Karhutla
Meski demikian, pihaknya berharap agar penyaluran gaji guru PPPK nantinya tetap dapat melibatkan bank daerah, yakni BRKS, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan peran perbankan daerah.
Terkait program One Student One Account, Kadisdik menegaskan bahwa percepatan pelaksanaannya terus didorong agar dapat memudahkan siswa dalam melakukan transaksi kebutuhan sehari-hari, termasuk membeli perlengkapan sekolah maupun belanja kantin sekolah, melalui sistem pembayaran non-tunai yang lebih praktis.
Selain itu, Kadisdik juga mendorong BRKS untuk memperkuat branding dan meningkatkan pengenalan layanan perbankan syariah di tengah masyarakat.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah menghadirkan Pojok BRK Syariah di ruang tunggu pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, sehingga masyarakat yang sedang mengantre dapat memperoleh informasi lebih dekat mengenai produk dan layanan.
‘’Inisiatif serupa juga diharapkan dapat dikembangkan di sekolah-sekolah, mengingat besarnya jumlah peserta didik di Provinsi Riau yang menjadi potensi strategis dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan sejak dini,’’ katanya.
Melalui penguatan kerja sama ini, diharapkan sinergi antara Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan BRK Syariah semakin optimal, tidak hanya dalam mendukung tata kelola keuangan pendidikan, tetapi juga dalam mendorong transformasi transaksi digital serta meningkatkan literasi keuangan bagi peserta didik di Riau. (MNA/SP)
