Tak Bisa Tambah Kuota Lagi, BPMP Kunci Data Dapodik SMA dan SMK Negeri di Riau

RIAU – Langkah strategis dilakukan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau. Sempena proses Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) 2025 berjalan dan mengansipasi tidak adanya penambahan kouta siswa yang dilakukan oleh sekolah atau Dinas Pendidikan, lembaga ini sudah mengunci Data Pokok Pendidikan (Dapodik) SMA dan SMK Negeri di Riau.

Hal ini disampaikan Ketua BPMP Provinsi Riau Dr Nilam Sari kepada media Rabu (2/07/2025) di Pekanbaru. Lembaga ini memang unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bertugas menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di tingkat provinsi. 

‘’Ini menjalankan prinsip berkeadilan. Pesan Pak Menteri tidak ada lagi sekolah favorit, yang ada, semua sekolah baik. Untuk itu, kami berinisiatif dan mengunci Data Dapodik SMA dan SMK Negeri. Tidak ada lagi penambahan kuota susulan. Ini juga penting bagi perkembangan sekolah swasta di Riau,’’ katanya.

Lebih jauh, dia menyebutkan tata kelola ini khusus diprioritaskan untuk PAUD, SMA dan SMK Negeri. Ini sudah menjadi komitmen pemerintah saat ini.

Kondisi ini membuat suasana tenang di kalangan masayarakat yang kini sedang menjalani proses Sistem Penerimaaan Siswa baru (SPMB) 2025. Sebab ada kekhawatiran, sekolah tertentu menambah kuota siswa dalam proses seleksi siswa.

‘’Kita harus menghindari praktik tak baik bagi penerimaan siswa didik. Kini dengan kita kunci Data Dapodik, SMA dan SMK Negeri silahkan fokus pada proses pendaftaran ulang hingga beberapa waktu mendatang. Tidak ada menimbulkan prasangka lain dari beberapa kalangan di masyarakat kita dalam proses seleksi,’’ lanjutnya.

Penutupan Data Dapodik ini juga menjadi acuan nantinya dan menjadi indikator penerimaaan Dana BOS Pusat dan BOS Daerah. Diketahui, ada beberapa kejadian beberapa tahun lalu di Riau. Karena ramainya peminat menerima siswa hingga melebihi ruang kelas yang tersedia. Akibatnya ada yang menggunakan ruang lain atau laboratorium untuk proses belajar, sebelum mendapatkan Ruang Kelas Baru (RKB).

‘’Kita sudah mengevaluasi hal-hal begini. Jadi sekarang kita kunci dan stop adanya penambahan kuota. Data yang disampaikan masing-masing sekolah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau, itu yang kita pedomani. Ini juga sudah dirapatkan secara bersama,’’ lanjutnya. (FSY/MNA)