SPMB Riau 2025, Kepala BPMP: Jika Ada Sekolah Tambah Kuota, Kami Akan Stop BOS Pusat dan BOS Daerah

NASIONAL (DPPR) – Berbagai masalah aktual dikaji dalam Evaluasi Awal SPMB Riau 2025, termasuk oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau. Salah satu komitmen lembaga ini adalah sudah mengunci Data Dapodik guna mengantisipasi kemungkinan penyimpangan oleh pihak sekolah.

Balai ini memang unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bertugas menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di Provinsi Riau. 

Ketua BPMP Dr Nilam Sari mengatakan pihaknya sangat mendukung SPMB Riau ini diselenggarakan hanya satu putaran saja. Ini bisa mengeliminir adanya kepentingan pihak-pihak tertentu yang mencoba merusak sistem yang sudah disepakati bersama.

‘’Tindak hanya itu, kami BPMP juga sudah mengunci Data Dapodik nasional. Tidak akan bisa lagi menambah kuota yang sebelumnya diusulkan. Jika ada sekolah yang melebihi dari kuota yang disepakati, maka sekolah tidak akan bisa menerima Dana BOS Pusat dan BOS Daerah,’’ ujarnya.

Sikap keras ini diambil BPMP juga terkait dengan adanya beberapa cara yang dilakukan sekolah untuk bisa menerima siswa baru melebihi kuota, sehingga terjadi ketimpangan jumlah kuota dengan ketersediaan bangku yang ada.

‘’Dulu ada yang berbuat seperti itu, sekarang tidak bisa lagi. Kuota sudah diusulkan, disepakti dan kita jalankan secara baik. Kami sudah tutup kemungkinan itu. Kementrian berkomitmen untuk tranparan, berintegritas dan berkeadilan,’’ lanjutnya.

Nilam juga mengatakan menguncian data Dapodik ini juga berkaitan dengan penyebaran siswa. Sehingga sekolah swasta juga bisa berjalan baik, mendapatkan para siswa.

‘’Pak Menteri sudah katakan, kita seharusnya bergeser dari isu sekolah favorit. Semua sekolah itu sama baiknya, tinggal lagi masing-masing untuk meningkatkan mutu. Kepala sekolah, guru juga sudah kita programkan untuk adanya pemerataan,’’ lanjutnya.

Selain itu, Ketua BPMR Riau ini juga menyampaikan isu nasional yang kini dipantau BPMP melalui SPMB 2025. Kini Riau tidak lagi menjadi zona merah, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

‘’Saya sudah diberikan informasi oleh Kementrian Disdakmen bahwa secara nasional fokus pemantauan kini ada pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten. Sedangkan untuk luar jawa, kini yang disoroti Provinsi Sumatera Selatan. Sementara Riau tidak lagi jadi catatan, dan kita merasa bergembira atas hasil ini. Ayo sama-sama kita jaga,’’ urainya. (FSY/MNA)