Jadi Prioritas, Wako Minta Camat se-Pekanbaru Cari Anak Putus Sekolah

PEKANBARU (DPPR) - Wali Kota Pekanbaru' style='color:#0078b8;'>Pekanbaru, Agung Nugroho menegaskan program Zero Anak Putus Sekolah harus terus berjalan. Ia berkomitmen memastikan tidak ada anak-anak di Kota Pekanbaru yang terpaksa berhenti mengenyam pendidikan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Agung meminta seluruh camat di Kota Pekanbaru aktif mencari dan mendata anak-anak di wilayah masing-masing yang mengalami putus sekolah, kemudian membantu mereka agar dapat kembali bersekolah.

Penegasan itu disampaikan Agung usai memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan para camat di Aula Mal Pelayanan Publik (MPP), Kamis (20/8/2026).

Menurut Agung, pelayanan pemerintah kepada masyarakat tidak hanya sebatas pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Pemenuhan hak masyarakat terhadap pendidikan juga menjadi perhatian utama pemerintah.

"Pendidikan juga menjadi bagian yang paling utama," tegas Agung.

Ia menyebut, Pemko Pekanbaru terus melakukan koordinasi dengan jajaran terkait untuk memastikan program Zero Anak Putus Sekolah berjalan efektif. Menurutnya, anak-anak yang mengalami putus sekolah harus dicari secara aktif, bukan hanya menunggu laporan dari masyarakat.

Untuk itu, camat diminta menggerakkan kader PKK dan Posyandu di wilayah masing-masing untuk membantu melakukan pendataan sekaligus mencari anak-anak yang tidak lagi bersekolah.

Setelah data anak putus sekolah diperoleh, pihak kecamatan dapat meneruskannya kepada Dinas Pendidikan. Selanjutnya, pemerintah akan mencarikan solusi agar anak-anak tersebut dapat kembali mendapatkan hak pendidikannya.

"Untuk anak putus sekolah ini, sistemnya harus dicari. Pemerintah mencari melalui camat yang menggerakkan kader PKK dan Posyandu untuk mendata dan mencari anak putus sekolah," jelas Agung.

Tidak hanya persoalan anak yang berhenti sekolah, Agung juga menyoroti masih adanya persoalan orangtua yang tidak mampu mengambil ijazah anaknya karena terkendala biaya.

Ia memastikan persoalan tersebut juga akan dicarikan jalan keluar oleh pemerintah.

"Ada juga orangtua yang tidak mampu mengambil ijazah anaknya karena ketidakpunyaan biaya, itu juga harus kita selesaikan," katanya.

Selain itu, Pemko Pekanbaru juga akan mencari solusi bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang memiliki prestasi, namun terkendala biaya sehingga tidak dapat mengikuti ujian.

"Termasuk juga memberikan bantuan kepada anak tidak mampu, berprestasi, yang tidak bisa ikut ujian karena biaya. Ini kami carikan solusinya," jelas Agung.

Dengan langkah tersebut, Pemko Pekanbaru berupaya memastikan persoalan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dan menyelesaikan jenjang sekolahnya.

Ia mengingatkan perkembangan layanan keuangan digital turut menghadirkan tantangan baru, terutama bagi pelajar yang sejak dini telah akrab dengan teknologi. Karena itu, pemahaman mengenai keamanan data pribadi, OTP, pinjaman online, investasi ilegal, hingga berbagai modus penipuan perlu diperkenalkan melalui pendidikan yang mudah dipahami.

 “Anak-anak harus mengetahui bagaimana menjaga data pribadi dan mengenali risiko sebelum menggunakan produk keuangan. Jangan sampai kemudahan teknologi justru membuat mereka terjebak dalam layanan yang tidak aman atau keputusan finansial yang merugikan,” sebutnya. (MNA/SP)