Banner Atas

Pekanbaru

Dialog Pendidikan, Ini Kata Dewan Pendidikan Riau Terhadap Kurikulum Merdeka

Metropolis Jumat, 03 Mei 2024 - 15:04 WIB
Dialog Pendidikan, Ini Kata Dewan Pendidikan Riau Terhadap Kurikulum Merdeka

PEKANBARU - Dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024, Ketua Dewan Pendidikan Riau (DPPR) bersama dengan Pengawas Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Riau DRS HM Suyatno, MH menjadi narasumber dalam dialog pendidikan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru, Kamis (2/5/2024).

Dialog Pendidikan mengangkat tema "Bergerak Bersama Lanjutkan Merdeka Belajar.” Dalam kesempatan tersebut Ketua DPPR mengajak semua pihak untuk lebih memberikan perhatian secara lebih khusus dalam bidang pendidikan.

“Sektor pendidikan sangat penting untuk meningkat SDM,” ujar Prof Junaidi.

Lanjut Prof, berbagai persoalan pendidikan seperti infrastruktur, ketersedian guru, muatan lokal budaya melayu riau, kesesuain pendidikan vokasi dan dunia kerja, dan anak putus sekolah harus segera dicarikan solusi kongretnya.

“Kalau kita lihat Kurikulum Merdeka, potensi-potensi anak itu yang digali. Jadi guru harus mampu menggali potensi anak. makanya kementerian memiliki program penyiapan guru-gurunya,” ujar Prof.

Lanjut Prof Junadi yang juga Rektor Universitas Lancang Kuning ini, persiapan Kurikulum Merdeka banyak dengan program online, karena saat itu Indonesia sedang terserang wabah Covid 19.

“Tapi dengan seringnya pelatihan online ini, merubah cara belajar guru. yang selama ini gak terbiasa online, sekarang harus terbiasa online. kalau dulu kan sedikit-sedikit bimtek, workshop dilakukan secara tatap muka,” lanjut Prof.

Selain itu, program guru penggerak yang mendorong guru-guru menjadi pemimpin yang bertujuan memajukan mutu pendidikan itu sendiri.

“Saya berharap saat penggantian pemerintah nanti, mudah-mudahan tidak diganti kurikulum Merdeka ini, tetapi dilakukan modifikasi dan penyederhanaan. Kita khawatir dengan sumber daya yang sudah disiapkan melalui Kurikulum Merdeka ini, karena adanya penggantian pemerintahan, terjadinya perubahan menteri, takutnya terjadinya perubahan – perubahan yang tidak diinginkan,” harap Prof Junaidi. (Eka)

EKA
Editor :Eka