P2G Temukan Adanya Penurunan Penerimaan Siswa Tingkat SMA Jalur SNBP
PEKANBARU (DPPR) - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menemukan adanya penurunan jumlah siswa yang diterima jalur SNBP di sekolah-sekolah penggerak angkatan pertama jenjang SMA. Data tersebut didapatkan dari angket yang disebar ke sekolah-sekolah penggerak jenjang SMA secara nasional. Jumlah SMA Sekolah Penggerak angkatan 1 yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka sejak 2021 adalah 381 sekolah secara nasional. Maka angket tersebut diisi sampel 10 persen dari total populasi.
P2G menyebut 38 Sekolah Penggerak mengisi angket sebagai evaluasi pelaksanaan SNBP 2024.
"Didapatkan fakta bahwa terjadinya penurunan jumlah penerimaan siswa jalur SNBP 2024. Ada penurunan drastis khususnya terhadap Sekolah-sekolah Penggerak angkatan I (jenjang SMA) yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka sejak 2021," ungkap P2G melalui keterangan yang diterima, Kamis (18/4/2024).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri menilai SNBP 2024 tidak berkeadilan untuk pengguna Kurikulum Merdeka dari Sekolah Penggerak angkatan I.
"Misal, SMAN 1 Cikampek, Karawang yang lulus SNBP 2023 sekitar 21 siswa dengan rincian, lulus ke UNPAD (5), UI (3), ITB (3), ITS (3), UNAIR (2), UNIBRAW (3), UNDIP (2). Namun terjadi penurunan drastis dalam SNBP 2024, hanya 3 siswa yang lulus masuk PTN dengan rincian lulus ke UNPAD (1) dan ITB (2)," jelas Iman dalam keterangannya.
Iman mencontohkan kasus lainnya di SMAN 2 Pandeglang, di mana terdapat 50 siswa lolos SNBP 2023. Namun, hanya ada 22 siswa lulus PTN pada SNBP tahun ini.
Begitu juga di SMAN 1 Kota Sukabumi, ada 39 siswa lolos SNBP 2023. Namun, hanya ada 18 siswa yang lolos pada SNBP 2024.
"Kemudian, SMAN 1 Wonosari, Gunung Kidul. Pada SNBP 2023 berhasil meluluskan sekitar 46 siswa. Namun, terjadi penurunan drastis pada SNBP 2024, hanya 16 siswa yang lulus masuk PTN," ujar Iman.
"Begitu pula SMAN 21 Jakarta, pada SNBP 2023 berhasil meluluskan sebanyak 50 siswa. Namun, terjadi penurunan pada SNBP 2024, hanya 22 siswa yang lulus masuk PTN," imbuhnya.
"Padahal BP3 dan PTN sama-sama berada di bawah Kemdikbudristek. Akibatnya siswa yang merupakan produk pertama lulusan Kurikulum Merdeka menjadi korban atau dirugikan oleh sistem ini," ungkap Iman.
Dia menegaskan hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang digembor-gemborkan dalam implementasi Kurikulum Merdeka, yakni berpihak pada anak.
"Justru sistem ini merugikan hak-hak anak diterima di PTN melalui jalur SNBP dan termasuk di sekolah kedinasan," tegasnya.
"Sebagai contoh, sekolah kedinasan seperti Akademi Kepolisian (AKPOL), dan Akademi Militer (AKMIL TNI) masih mencantumkan penjurusan IPA dan IPS untuk pendaftarannya. Sedangkan kurikulum Merdeka sudah tidak mengenal penjurusan IPA dan IPS di SMA. Jelas ini merugikan anak," terangnya.
P2G: Bikin Ortu hingga Kepsek Kecewa dan Khawatir
Menurut Iman, kondisi seperti ini menyebabkan orang tua, siswa, guru, hingga kepala sekolah di SMA Sekolah Penggerak merasa kecewa dan khawatir lantaran anak-anak mereka tak diterima SNBP. Dia pun menyebut hal ini juga akan berdampak terhadap citra Kurikulum Merdeka itu sendiri.
"Kemudian para orang tua dan siswa cemas jika pola yang sama akan terulang lagi, merugikan hak-hak anak dalam seleksi SNBP dan sekolah kedinasan tahun 2025 mendatang," kata dia.
Iman mengatakan, seharusnya sejak diluncurkannya Merdeka Belajar Episode 22 tentang "Transformasi Seleksi Perguruan Tinggi" pada September 2022 lalu, sudah dibuat skema penyesuaian oleh PTN untuk menerima lulusan Kurikulum Merdeka Angkatan I yang lulus pada 2024.
Pertama, P2G mendesak supaya Kemendikbudristek membuat pernyataan resmi sebagai respons kisruh SNBP 2024 untuk menenangkan hati para orang tua dan siswa.
"Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kemdikbudristek mengenai persoalan SNBP atau seleksi masuk PTN yang mempertimbangkan rapor siswa," ujarnya.
"Kedua, P2G sangat berharap PTN yang lain mengikuti langkah nyata yang diputuskan oleh ITB, UNS, UPN, UNY dan UNDIP yang melakukan perbaikan data dengan menambah dan jumlah siswa yang diterima melalui jalur SNBP dari SMA Sekolah Penggerak Angkatan I pada awal April 2024," lanjutnya.
Kemudian, P2G mendesak agar Kemendikbudristek segera berkoordinasi, melakukan sinkronisasi, juga harmonisasi dengan para stakeholders utama kebijakan SNBP yakni BP3 dan PTN, termasuk para sekolah-sekolah kedinasan.
P2G pun meminta Kemendikbudristek menyosialisasikan implementasi Kurikulum Merdeka ke PTN dan sekolah kedinasan hingga level teknis, tak cuma formalitas di tingkat pejabat kampus.
"Jadi skema aturan teknis SNBP dan sekolah kedinasan harus adaptif dengan kebijakan Kurikulum Merdeka, jangan sebaliknya," ujar Feriyansyah.
P2G juga meminta harus ada perbaikan kebijakan SNBP dan sekolah kedinasan yang semestinya adaptif dengan Kurikulum Merdeka, sebab bisa menjadi bola salju.
"Kami khawatir kejadian ini membuat para orang tua kehilangan kepercayaan (distrust) terhadap Kurikulum Merdeka dan Kemdikbudristek," pungkas Iman. (Eka/net)