DPPR Diskusi Mulok BMR, Kesan Budaya Melayu di Riau Belum Terlihat

PEKANBARU (DPPR) - Evaluasi perkembangan pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Melayu Riau (Mulok BMR) terus dilakukan oleh pihak terkait di Riau. Diskusi terus dilaksanakan demi penyempurnaan pengetahuan siswa-siswi generasi penerus bangsa terhadap kebudayaan Melayu yang ada di Riau.

Dewan Pendidikan Provinsi Riau (DPPR) salah satu instansi yang komitmen dalam memantau perkembangan mulok BMR. Hal ini dibuktikan dengan konsistennya anggota DPPR mempertanyakan proses pembelajaran mulok BMR disetiap sekolah yang dikunjungi.

DPPR juga menghadiri diskusi pembahasan tentang pelaksanaan pembelajaran mulok BMR dan perwujudan/penampilan budaya Melayu di Riau, bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau, Rabu (27/3/2024).

Hadir dalam diskusi Kabid Bappedalitbang Riau Dr Emri Juliharnis PhD beserta jajaran, Anggota DPPR Khaidir Akmalmas, Ketua Umum DPH LAM Riau Datuk Seri Taufik Ikram Jamil beserta anggotanya.

Dalam pertemuan itu, LAMR dan DPPR menilai terlambatnya pelaksanaan visi misi Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu di kawasan Asia Tenggara. “Ini pembuktian nya belum nampak pemunculan kesan di Riau sebagai pusat budaya Melayu, gedung-gedung, rumah-rumah, penampilan keseharian orang-orangnya, bahasa dan lainnya,” ujar Anggota DPPR Khaidir Akmalmas.

Lanjut Khaidir, penyelenggaraan pembelajaran mulok BMR di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama belum semua daerah di kab/kota membuat peraturan bupati/wako.

“Masih ada daerah yang belum yakni Kabupaten Siak, Kuansing dan Kampar. Untuk Kampar kabarnya tinggal tandatangan bupatinya,” sebut Khaidir.

“Akibat belum ada peraturan bupati/wako di daerah tersebut, menghambat pendaftaran kurikulum mulok BMR di pusat, sehingga menghambat guru-guru yang mengajar mulok BMR mendapat sertifikasi,” ucap Khaidir.

Dalam diskusi itu, Ketua Bapedalitbang menyampaikan pihaknya akan segera mengadakan rapat koordinasi dengan para pihak mengenai hal ini. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan terutama dengan dinas terkait dan Bappeda kab/kota. (Eka)