Disdik Riau Gelar Evaluasi SPMB 2025, BPMP dan Dewan Pendidikan Kupas Hasil Monitoring dan Evaluasi

RIAU (DPPR) – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 SMA dan SMK Negeri berakhir sudah. Evaluasi dilakukan Dinas Pendidikan Riau. Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau diwakili Sekdis Riau Dr Arden Simeru pimpin Focus Group Discussion Evaluasi SPMB tahun 2025 di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru. Selasa (16/09/2025)

Kegiatan ini terlaksana dengan tujuan untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak terkait baik sekolah maupun masyarakat guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelasanaan SPMB 2025 sebelumnya.

Hadir dalam FGD tersebut, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Riau, Dewan Pendidikan Provinsi Riau, Kepala Dinsos, Komite se-kota Pekanbaru, Pejabat Eselon III dan IV, Tim teknis SPMB serta seluruh Kepala Sekolah SMA, SMK Pekanbaru dan MKKS kabupaten/Kota.

Arden Simeru menyampaikan FGD ini merupakan salah satu wadah bersama untuk menyampaikan permasalahan atau kendala di sekolah agar pendidikan di Riau berlangsung secara adil dan merata.

Dari 12 kabupaten/Kota di Provinsi Riau 70-80% permasalahan terdapat di kota Pekanbaru. “Jangan sampai ada anak Riau yang tidak bersekolah, ini pesan tegas Gubernur Riau kepada kita. Pastikan akses layanan pendidikan di usia belajar mendapatkan layanan pendidikan yang merata secara bertahap sesuai dengan wewenang dan anggaran yang Dinas Pendidikan miliki,” ucap Arden.

Arden juga mengatakan setiap tahun ada peningkatan tamatan SMP, MTs di Provinsi Riau, Hal ini tentu menjadi tolak ukur bersama bagaimana upaya Disdik dalam menyikapi kebutuhan sekolah dengan penambahan rombel, penambahan unit sekolah baru, menegerikan swasta dan melakukan rehap sesuai dengan keterbatasan anggaran.

“Alhamdulillah tahun ini walaupun APBD kita memiliki keterbatasan, tetapi kita tetap bisa melaksanakan semuanya melalui dana yang bersumber dari APBN. Kami berharap seluruh kepada sekolah tidak luntur semangatnya dalam memajukan dunia pendidikan. Keberhasilan diatas keterbatasan merupakan suatu prestasi yang luar biasa. kami ingin masukan, saran serta solusi dari permasalahan SPMB SMA/SMK/SLB se Provinsi Riau sehingga 2026 nanti kita dapat melaksanakannya dengan lebih baik lagi” tutup Arden.

Dalam pada itu, Ketua BPMP Riau Dr Nilam Sari menyebut, SPMB 2025 memiliki beberapa catatan. Sejak awal, BPMP mendorong SPMB bisa dilakukan secara tertib, transparan dan berkeadilan. Agar Riau bisa keluar dari zona merah penilaian secara nasional.

‘’Jangan sampai kuota yang sudah diajukan setiap sekolah ke pemerintah melalui BPMP coba dimain-mainkan. Kuota ini sudah kami kunci sejak beberapa bulan lalu. Memang ada sekolah yang mengusulkan tambahan. Itu tetap akan kami tolak. Bahkan ada yang mengirimkan surat langsung ke Kementrian di Jakarta, merasa ada orang dalam. Tapi tetap saja tidak bisa,’’ katanya disela-sela FGD.

Lebih jauh, dia menilai masih ada anggapan sekolah favorit yang ada di Pekanbaru, sehingga orangtua dan siswa berlomba-lomba untuk masuk ke sekolah tersebut.

‘’Kami nanti juga akan mengusulkan, jika ada beberapa sekolah yang dianggap favorit. Maka kita minta kepala sekolahnya saja yang dirolling. Itu akan menyebabkan adanya pemerataan kualitas pendidikan. Sehingga tidak menyebabkan menumpuk pada beberapa sekolah saja,’’ lanjutnya.

Senada dengan itu, Dewan Pendidikan Provinsi Riau menyampaikan beberapa kajian tentang pelaksanaan SPMB 2025. Lembaga ini memang melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di semua kab/kota se-Riau.

‘’Setakat ini sudah ada tiga kali evaluasi menyangkut SPMB Riau 2025 ini. Dewan Pendidikan Riau sudah ikut memantau, membahas dan memberikan masukan tentang SPMB ini. Kita temukan, hanya di Pekanbaru dan Dumai saja yang memiliki eskalasi persaingan ketat masuk SMA dan SMK negeri. Kalau di kabupaten, ditemukan banyak yang kekurangan siswa dan tak mampu mencukupkan kuota yang diusulkan ke BPMP,’’ ujar H Fithriady Syam SSi saat menyampaikan hasil temuan Dewandik Riau.

Selain itu, jurnalis senior Riau ini juga menyibak adanya upaya yang dilakukan orangtua untuk mendesak dan memasukan anak pada sekolah tertentu. ‘’Ini menjadi kejadian yang berulang-ulang setiap tahun. Kita berterima kasih hingga pengumuman 2 Juli lalu, pihak sekolah sudah melaksanakan sesuai juknis SPMB. Cuma saja, ada juga beberapa dugaan dan kecurigaan masyarakat, adanya siswa titipan untuk pemenuhan kuota pasca pengumuman resmi itu,’’ katanya mencontohkan temuan dimaksud.

Kegiatan FGD ini juga menyampaikan secara terbuka kepada peserta yang hampir 300-an orang, tentang data teknis yang ditemui selama SPMB 2025 berlangsung. Baik tentang kuota, keterisian, hingga data akhir pasca daftar ulang oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan Riau. (FSY/SP)