Tegaskan Sikap Adil dan Tolak Kecurangan dalam PSMB, Pemprov Riau Teken Pakta Integritas

RIAU (DPPR) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara resmi menggelar penandatanganan Pakta Integritas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2025/2026. Ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk menciptakan proses seleksi yang transparan, adil, dan bersih dari praktik-praktik tidak terpuji. Kegiatan di Balai Serindit ini dilaksanakan sebagai langkah awal dalam memperkuat integritas pendidikan di Bumi Lancang Kuning.

Penandatanganan pakta integritas ini diikuti oleh berbagai elemen penting, mulai dari para kepala sekolah SMA/SMK, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi perangkat daerah, hingga tokoh-tokoh penggerak pendidikan.

Penandatangi Pakta Integritas ini diwakili oleh Pemprov Riau M Job Kurniawan, Ketua DPR Riau, Kejati Riau, Danrem 031 Wirabima, Plt Dinas Pendidikan Riau, Walikota Pekanbaru, Kepala Ombudsman Riau, SMAN 1 Pekanbaru, Ormas Laskar Melayu Bersatu, LSM Riau Bersatu, Disdukcapil, Dinas Sosial, BPMP Riau, Diskominfo, Inspektorat Riau, dan Dewan Pendidikan Provinsi Riau.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, M Job Kurniawan menyampaikan bahwa penandatanganan pakta integritas ini adalah bentuk komitmen bersama untuk menjaga marwah dunia pendidikan di Riau. Ia menekankan bahwa pendidikan harus menjadi contoh dalam menanamkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dimana nilai-nilai tersebut kini mulai langka jika tidak dijaga bersama.

Job juga menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Riau, Abdul Wahid dan Wakil Gubernur, SF Hariyanto, Pemprov Riau tidak akan mentolerir praktik manipulasi data siswa, gratifikasi, atau intervensi yang tidak semestinya dalam proses seleksi. Menurutnya, segala kecurangan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah masyarakat dan masa depan anak-anak.

“Pemprov Riau berkomitmen untuk mewujudkan SPMB yang semakin baik, transparan dan jujur. Tidak boleh ada lagi kegiatan-kegiatan yang melenceng,” katanya, Jum’at (13/6/2025). 

Sebagai informasi, SPMB tahun ini akan dilaksanakan melalui beberapa jalur seperti zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua atau mutasi. Semua jalur ini dirancang agar anak-anak dari seluruh penjuru Riau punya kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan. Prinsipnya sederhana, yaitu akses pendidikan yang adil untuk semua.

“Semua jalur ini kita rancang untuk memastikan keadilan akses pendidikan bagi seluruh anak-anak Riau, dari manapun mereka berasal,” ujarnya. 

Maka dari itu, Plh Sekda mengajak semua pihak untuk ikut mengawal jalannya SPMB, dari awal hingga akhir. Tidak hanya sekadar mengawasi, tapi juga ikut mendorong agar prosesnya berjalan lancar, terbuka, dan bebas dari kecurangan. Ia berharap ada kesadaran kolektif untuk menjaga integritas bersama, bukan hanya saat seleksi, tapi juga dalam budaya pendidikan sehari-hari.

“Kepada seluruh pihak sekolah, mari kita jaga proses SPMB supaya berjalan dengan lancar, objektif, transparan, akuntabel dan bebas dari pungli,” ajak Job Kurniawan. 

Lebih lanjut, Job Kurniawan mewanti-wanti jika ada pihak yang nekat melakukan kecurangan, maka Pemprov Riau siap mengambil langkah hukum. Sebab menurutnya, tidak ada ruang untuk bermain-main dengan nasib pendidikan anak-anak Riau.

“Jangan coba-coba bermain dengan SPMB dan melanggar integritas. Jika masih ada yang coba melakukan kecurangan, siap-siap berhadapan dengan proses hukum,” tegas Plh Sekda.

Dalam pada itu, Ketua Dewan Pendidikan (Dewandik) Provinsi Riau Prof Dr Junaidi, SS Mhum, PhD menyambut baik langkah ini. Menurutnya, kegiatan ini akan menjadi semangat bersama untuk SPMB 2025 ini.

‘’Kami sudah mencatat dan mendata hal-hal yang terjadi setiap penerimaan murid baru setiap tahun. Menurut analisis kami, ini menag perlu komitmen dan keterbukaan. Adanya Pakta Integritas ini akan mempecil kecurangan. Ini juga bagus untuk masyarakat secara luas,’’ katanya.

Dia juga berharap, komitmen ini juga bisa dilakukan hingga Kabupaten dan Kota se-Riau. ‘’Ini membuat masyarakat kita diberikan peluang untuk mendapatkan pendidikan secara merata. Asalkan dipatuhi bersama, hal ini sangat bagus. Kadang yang membuat masalah itu, muncul dari oknum pejabat dan mantan pejabat kita juga, LSM dan organisasi lainnya. Yang coba titip-menitip calon siswa,’’ lanjutnya mencontohkan. (FSY/MCR)