Pekanbaru
Gubri Ungkap Dugaan Berbayar dan Pungutan Jadi Kepala Sekolah
Gubri Abdul Wahid dan Wagubri SF Haryanto saat menjelaskan kepada media soal keluhan yang diterimanya dari masyarakat seputar masalah pendidikan. (Dok Diskominfotik Riau)
PEKANBARU (DPPR) – Sepekan ini beberapa masalah tentang pendidikan yang dilontarkan Gubri Abdul wahid banyak menyedot perhatan banyak pihak. Betapa tidak, secara terbuka dia menyampaikan kepada media, tentang keluhan yang diterima dari masyarakat soal dunia pendidikan di Riau. Termasuk salah satunya, soal adanya pungutan untuk menjadi Kepala Sekolah (Kepsek) SMA/SMK.
Hal itu terkua, tatkala Gubernur Riau Abdul Wahid saat mengunjungi Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Dia mau, pendidikan di Riau tidak berbiaya tinggi dan dia langsung melarang adanya kegiatan di luar sekolah seperti perpisahan dan study tour. Menurutnya, itu tidak ada kaitannya dengan penambahan kualitas pendidikan, yang ada hanya menambah biaya pendidikan.
Baca Juga : Peresmian Perpustakaan Baru Umri: Dorong Literasi Mahasiswa Lewat Inovasi dan Kolaborasi
Khusus soal adanya pergantian Kepsek dengan embel-embel uang, dia meyebut mendapatkan informasi ini dari masyarakat.
Bahkan gubri mengatakan ada yang menginformasikan, untuk menjadi kepala sekolah harus membayar puluhan hingga ratusan juta.
Baca Juga : Ibu Adalah Guru, Pendidik dan Malaikat Bagi Anak
"Ada yang menginformasikan kepada saya bahwa jika ingin menjadi kepala sekolah harus membayar 30 juta, 50 juta bahkan sampai 100 juta. Ini pasti ada proyek atau kepentingan tertentu," kata Gubri Wahid.
Wahid berharap pendidikan jangan sampai tidak diurus, karena dengan kepentingan tersebut murid dan kualitas pendidikan menjadi tidak bagus.
"Jangan karena ada proyek-proyek tertentu jadinya pendidikan dan kualitas sekolah tidak diurus. Saya ingin kepala sekolah itu diangkat untuk mengurusi sekolah, bukan untuk proyek tertentu," tambahnya.
Dia juga berharap hal ini harus mendapatkan perhatian Disdik Provinsi Riau.
Adanya permasalahan-permasalahan pendidikan di Provinsi Riau, Gubernur dan Wakil Gubernur Riau ingin angka putus sekolah minim, dan tidak ada proyek oriented tetapi yang reel.
Selain itu, untuk sekolah swasta, dia harap Disdik dapat mengontrolnya, terutama dalam bisnis yang dilakukan, agar tidak terlalu berlebihan dan tidak terjadi kesenjangan dalam pendidikan.
Wahid juga mengatakan, ini juga menjadi perhatiannya. Karena ia ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama untuk pendidikan.
"Pendidikan ini menjadi perhatian saya, saya ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Jadi lampu hijaunya itu kelolalah pendidikan dengan baik," tutupnya. (MNA/SP)
